BNN Sandang Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Kepala BNN, Gories Mere, menyampaikan apresiasi positif kepada seluruh jajarannya yang telah bekerja keras sehingga BNN menyandang prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan porsi tertinggi yaitu clear and clean. Kepala BNN mengharapkan predikat ini bukan hanya sekedar simbol, akan tetapi memang menjadi indikator dari pencapaian kinerja yang maksimal.Prestasi ini merupakan hasil kinerja yang maksimal dari seluruh personel di BNN yang harus diapresiasi, ujar Kepala BNN, saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai BNN, Rabu (18/7).Kepala BNN mengharapkan agar prestasi ini terus dipertahankan, mengingat BNN sudah dua tahun ini menyandang predikat WTP.Pada tahun-tahun sebelumnya, BNN masih menyandang status disclaimer, lalu meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dalam kurun dua tahun ini BNN mendapatkan WTP. Pada tahun ini, status WTP ini pada porsi tertinggi yaitu clear and clean, ungkap Kepala BNN.Dalam arahan ini juga, Kepala BNN memaparkan tentang signifikansi vertikalisasi organisasi BNN. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, BNN mutlak harus melakukan vertikalisasi organisasi, sehingga penanganan masalah Narkoba akan lebih terfokus. Saat ini, masih banyak jabatan Kepala Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota/Kabupaten yang masih menjadi jabatan rangkap, sehingga aktualisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi tidak maksimal.Dengan vertikalisasi ini, program P4GN bukan lagi kerjaan sambilan, tapi sudah menjadi program yang mutlak harus diimplementasikan, ujar Kepala BNN.Dalam proses vertikalisasi ini, banyak dinamika yang muncul, seperti tarik ulur penunjukkan pimpinan BNN Provinsi atau Kota/Kabupaten, yang berpotensi memicu masalah baru. Karena itulah, untuk mempermulus langkah vertikalisai saat ini, khususnya di berbagai daerah yang dikategorikan strategis, maka BNN pusat akan menempatkan pejabat-pejabat pusat untuk menjadi pimpinan di BNNP atau BNNK. Kebijakan ini diambil untuk menghindarkan organisasi BNN dari potensi permainan politik atau berbagai kepentingan lainnya.Pada dasarnya penempatan pejabat pusat di daerah ini juga adalah merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memajukan dan mengembangkan BNN, pungkas Kepala BNN. (BK)