Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, didampingi Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, serta para pejabat terkait di lingkungan BNN, melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/5).
Dalam pertemuan ini, Sekretaris Utama BNN RI memaparkan Startegi BNN 2025-2029 dengan tajuk “Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Tantan menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan bebas dari pengaruh narkoba. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang sehat dan berkualitas.
Sekretaris Utama BNN RI menyampaikan secara komprehensif mengenai perkembangan ancaman narkoba yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, baik dari sisi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, Ia menjelaskan kebijakan dan strategi BNN dalam menangani masalah narkoba, yang mencakup penguatan kolaborasi, penguatan intelijen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, tematik dan ikonik, serta penguatan sumber daya dan infrastruktur.
Tidak hanya itu, Sekretaris Utama BNN RI juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi BNN dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk keterbatasan SDM, sarana prasarana, hingga keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dalam rencana strategis periode 2025-2029, BNN berencana untuk melakukan penguatan sumber daya dan infrastruktur agar dapat lebih optimal dalam menangani permasalahan narkoba.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam audiensi ini adalah potensi nilai transaksi belanja narkoba illegal yang mencapai Rp 524 triliun per tahun. Penasihat Menteri PPN, M. Noor Marzuki, menyoroti besarnya angka tersebut dengan menyebutnya sangat fantastis jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025, yang hanya sebesar Rp 71 triliun.
Ia menganalogikan bahwa negara membutuhkan Rp 71 triliun untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting dan mendukung tumbuh kembang generasi muda secara optimal. Namun, di sisi lain, terdapat perputaran uang sebesar Rp 524 triliun per tahun dalam perdagangan narkoba ilegal yang justru berpotensi menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, Menteri PPN Rachmat Pambudy menyatakan sependapat bahwa narkoba adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani secara sistematis dan komprehensif. Menteri PPN juga menyatakan kesediannya untuk mendukung BNN dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan strategis, baik dari sisi anggaran, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan infrastruktur dan sumber daya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Menteri PPN beserta jajaran dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Mengakhiri pertemuan, Kepala BNN RI juga menegaskan komitmenya untuk terus bekerja keras mendukung program-program Presiden RI, khususnya dalam menangani permasalahan narkoba di tanah air, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
