Badan Narkotika Nasional (BNN) mempertegas komitmennya dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika melalui kegiatan Diskusi Publik bersama Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPU KPNPA RI). Acara yang mengusung tema “Gerakan Nasional Anak Indonesia Cerdas Bersih dari Narkoba” ini diselenggarakan pada Selasa (10/2), bertempat di Lagoon Golden Hall, The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI yang diwakili oleh Deputi Pencegahan BNN RI, M. Zainul Muttaqien, menyampaikan paparan strategis mengenai urgensi penanganan narkoba sebagai ancaman luar biasa bagi masa depan bangsa.
Dalam paparannya, BNN menyoroti bahwa dunia saat ini sedang menghadapi gelombang penyalahgunaan narkoba terbesar dalam sejarah modern, dengan kenaikan 23% dalam satu dekade terakhir menurut laporan UNODC. Indonesia, karena posisi geografisnya yang dekat dengan kawasan Golden Triangle dan populasi usia produktif yang besar, kini telah menjadi target pasar utama sindikat internasional.
“Permasalahan narkoba tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjadi ancaman strategis nasional yang mengganggu ketahanan sosial, ekonomi, dan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya dalam materi tersebut.
BNN juga memperingatkan munculnya tantangan baru berupa New Psychoactive Substances (NPS). Saat ini, telah teridentifikasi 172 jenis NPS yang masuk ke Indonesia, di mana zat-zat ini sering kali disamarkan dalam produk gaya hidup seperti cairan rokok elektronik atau vape. Modus ini sengaja digunakan untuk menurunkan kewaspadaan masyarakat, terutama anak muda.
Sebagai langkah konkret, BNN memaparkan lima pilar utama dalam “Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak”, yaitu pencegahan dan kurikulum, deteksi dini, intervensi teman sebaya (peer intervention), penguatan parenting dan ketahanan keluarga, serta rehabilitasi dan pemulihan.
BNN menekankan bahwa upaya ini tidak bisa dibebankan kepada negara semata. Peran BPI KPNPA RI dinilai sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi “Pentahelix” yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil.
“Strategi War on Drugs for Humanity adalah tentang keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat dan pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi serta pemulihan bagi para korban,” tutup Deputi Pencegahan dalam paparannya.
Acara diskusi publik ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi di akar rumput untuk memastikan kebijakan anti-narkoba hadir nyata dalam tindakan edukasi dan pencegahan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
