Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sinergikan Program Melalui Rapat Kerja Teknis

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi persoalan serius yang harus ditangani dengan serius pula oleh bangsa ini. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas), salah satu pilar dalam penanganan masalah narkoba dituntut menunjukkan peran yang lebih maksimal dalam rangka mencipatakan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu upaya Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dalam upaya mensinergikan progam di lingkungan instansi vertikal, bidang tersebut menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan seluruh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Rabu (3/4), di Hotel Puri Denpasar Jakarta. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Sambudiono mengatakan rakernis ini penting, tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi dalam kebersamaan melalui sinergi program kegiatan antara Deputi Dayamas di pusat, dengan Bidang Dayamas di provinsi. Diharapkan kegiatan ini dapat mengintegrasikan sasaran dan indikator kinerja dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat , kata Sambudiono. Tugas bidang pemberdayaan masyarakat sangatlah strategis yaitu menggerakkan potensi komponen masyarakat untuk proaktif dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Masyarakat harus jadi subjek dalam skema pelaksanaan program bidang pemberayaan masyarakat. Karena itulah, Deputi Dayamas meminta agar seluruh Kepala Bidang Dayamas di level BNNP mampu merangkul potensi-potensi masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, agama, pendidikan, serta aktivis LSM untuk bersama-sama melaksanakan program P4GN. Berbicara masalah optimalisasi peran komponen masyarakat seperti LSM dan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, Direktur Peran Serta Masyarakat, Siswandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya keras untuk merangkul masyarakat, serta mendorong mereka agar berperan serta salam melaksanakan P4GN. Komitmen ini memang bukan hanya wacana belaka, karena pada faktanya, sejumlah LSM dan ormas sudah mulai kembali bergairah dan menyatakan tekadnya untuk membantu BNN dalam rangka mengimplementasikan P4GN. Terkait dengan akselerasi program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam dalam ruang lingkup kinerja direktorat peran serta masyarakat, Siswandi menekankan pentingnya berbagai terobosan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Menanggapi perlunya terobosan penting, Suryadi Boy, Kepala Bidang Dayamas BNNP Sumatera Barat mengusulkan agar masing-masing daerah mampu mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Terkait dengan hal ini, ia berkomitmen untuk segera merealisasikan konsep pemberdayaan masyarakat bersama dengan para tokoh masyarakat atau adat (ninik mamak), alim ulama (buya), dan bundo kanduang (tokoh wanita ) yang sangat kental dalam kultur kehidupan di ranah minang ini. Ketika ditanyakan tentang sinergi BNNP dengan komponen masyarakat, Suryadi mengatakan, sejak 2012 lalu pihaknya telah berhasil membangun jejaring yang kuat dengan pihak LSM di wilayahnya. Para aktivis LSM yang bergerak di bidang penanganan narkoba terus didorong untuk aktif melaksanakan P4GN. Hasilnya, sekita 7 LSM mitra BNNP Sumbar telah berhasil mengajak para pecandu untuk melaksanakan wajib lapor di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di daerahnya. Upaya optimalisasi program di bidang dayamas dapat dinilai sangat serius. Deputi Bidang Dayamas mengundang sejumlah narasumber berkompeten yang akan memberikan suntikan gagasan yang kuat dan teruji guna menguatkan BNN dalam menciptakan program-program bagus dan tepat sasaran untuk bangsa ini. Hanny Hendrani, seorang konsultan yang sangat berpengalaman dalam menangani sejumlah instansi pemerintahan, dan swasta dalam konteks kreasi program yang mumpuni, mengaku senang diberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikirannya kepada BNN khsususnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, BNN harus mempunyai brand image yang kuat, artinya tidak dikenal sebagai institusi yang hanya melakukan pemberantasan jaringan narkoba, akan tetapi juga dikenal sebagai lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat dalam konteks menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (bk)