Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN Teguh Iman Wahyudi, SH, MM dan jajaran melaksanakan audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Kamis, 6 Mei 2021. Audiensi diterima langsung oleh Sekjen KLHK Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Sekjen KLHK didampingi Ir. Herry Subagiadi, M.Sc. Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Ir. Samidi, M.Sc Kepala Biro Umum dan Jajaran dengan jumlah peserta KLHK 8 orang. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Setjen KLHK Lantai 3 Kementerian LHK.
Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Dayatif berharap, KLHK berfokus pada 2 sektor penting yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi. Brigjen Teguh juga menyampaikan terima kasih atas implementasi di tahun 2020 dan agar lebih ditingkatkan di tahun 2021. “Kegiatan Reboisasi bekas Ladang ganja/Illegal Logging, antisipasi banjir bandang /Tanah Longsor, Perhutanan Sosial, Kemiteraan Masyarakat di sekitar Hutan serta pelibatan masyarakat dalam Hutan Konservasi, sangat dibutuhkan dalam implementasi di 14 Lokus wilayah pilot project GDAD”, Ujar Teguh. Disampaikan juga tentang wilayah rawan longsong dan banjir bandang di Pilot Project seperti Gampong Pepelah Kec Pining di Gayo Lues supaya menjadi perhatian KLHK.
Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terkait masa trust building menuju pelarangan kratom di Tahun 2024, maka KLHK dapat juga mengambil peran dalam memberikan solusi alternatif budidaya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui bisnis atau usaha kratom. Di Tahun 2021 ini BNN menggarap 3 lokasi yaitu Jongkong, Kapus Hulu Kalbar, Kubur raya Kalbar dan Kutai Kartanegara Kaltim.
Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Feedback, Peran KLHK saat ini dalam RAN P4GN yaitu Rencana Reboisasi bekas Ladang ganja/Illegal Logging dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat disekitar Hutan melalui Perhutanan Sosial dan Kemiteraan Lingkungan, maka Ditjen terkait adalah PDASRH, PSKL dan KSDAE serta berkaitan dengan peran penyuluh kehutanan melalui BP2SDM-LHK. Kegiatan ini sudah merupakan proses berjalan dan diimplementasikan sesuai target tiap tahunnya. KLHK juga akan membekali para Penyuluh kehutanan yang berada di Pemerintah Daerah, untuk menjadi bagian dari agent of change dalam merubah mindset masyarakat tidak menanam/mengedarkan Ganja ataupun Narkotika lainnya.
“Terkait permasalahan lapangan di wilayah pilot project seperti hutan longsor/banjir pihak BNN di wilayah (BNNP/BNNK) dapat berkoordinasi langsung dengan perwakilan KLHK yaitu Balai TNGL, Balai KSDA dan Balai PDAS yang berada di Banda Aceh. Fungsi Penyuluhan Kehutanan di KLHK bisa dilakukan oleh Penyuluh dan Polisi Hutan, mereka yang dapat berinteraksi langsung dengan Masyarakat’, imbuh Herry Subagiadi. Terakhir Direktur Dayatif menyampaikan perlu adanya kegiatan bersama dalam skala besar seperti reboisasi pada kawasan bekas ladang ganja dan direspon oleh Sekjen akan disampaikan ke Menteri LHK. (Yudhi Widiarto PSM Ahli Muda)
#WarOnDrugs
#IndonesiaBERSINAR
#hidup100persen
#sadar_sehat_produktif_&_bahagia
