Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif laksanakan Raker Sinergi program Stakeholder pada Kawasan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal, 19 Juni 2025 dalam rangka Pelaksanaan Bimtek life skill di Kawasan Rawan Narkoba.
BNN.GO.ID_ Semarang, 19 Juni 2025. Sambutan Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN. Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian serius dari BNN karena merupakan bagian dari Jateng yang merupakan provinsi dengan jumlah kawasan rawan nomor dua terbanyak dan dengan angka tindak pidana narkotika yang masih tergolong tinggi. Salah satu tempat yang dikategorikan rawan adalah Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Hasil pengukuran IKRN tahun 2024 diverifikasi dengan hasil pemetaan intelijen menunjukkan bahwa terdapat 1.193 kawasan rawan dengan rincian 25 kategori bahaya dan 1.168 kategori waspada di Prov. Jateng. Kegiatan Raker ini bertujuan untuk penyamaan persepsi, membangun kolaborasi dan sinergi program guna mendorong proses pemulihan kawasan rawan narkoba khususnya Kelurahan Tanjungmas. .Strategi dan langkah pemulihan kawasan rawan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain melalui kerja sama antara BNN dengan stakeholder dalam hal program, kegiatan, dan anggaran. Tujuan lain yang akan dicapai dalam raker adalah penyusunan rencana aksi masing-masing stakeholder dengan target dan capaian tahunan yang jelas, juga melakukan pendekatan kepada Dunia Usaha yang berperan aktif dalam percepatan pemulihan kawasan rawan narkoba yang dalam hal ini adalah memunculkan ketahanan ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang produktif dan mandiri. Serta melakukan pendampingan kepada masyarakat secara berkala demi keberlanjutan dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat Kawasan Rawan Narkoba. Paparan Narasumber HM. Yenuarso, S.IP., M.M., Sekretaris Dinas Perikanan Kota Semarang. Judul materi: Pengembangan Pengolahan Komoditi Perikanan Guna Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjungmas dalam Upaya Pemberdayaan Alternatif. Beberapa hambatan yang dalam hal ini perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, yakni dalam hal infrastruktur. Maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk lebih menyimpan perhatian lebih di lingkungan pesisir, agar komoditi perikanan ini tidak hanya bermanfaat bagi para nelayan, namun juga masyarakat luas. Keberadaan perusahaan besar dan BUMN di Tanjungmas seperti Indonesia Power, Pelindo, dll seharusnya dapat dioptimalisasikan untuk memberikan CSR khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Kolaborasi antar dinas dan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong pengembangan ekonomi. Hasil Diskusi: Pemberdayaan perempuan untuk ikut terlibat dalam pengingkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu strategi yang dapat didorong untuk menangani masalah kerawanan kawasan. Strategi ini dilakukan agar usaha kecil dan menengah dapat dilakukan oleh kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Perwakilan Dekranasda menyampaikan bahwa perlu didorong pengembangan wisata bahari yang lebih luas dan dilengkapi dengan program wisata yang terkoneksi dengan program sekolah sehingga hasil olahan ikan seperti kerupuk yang akan dikembangkan dapat menjadi oleh-oleh pada paket wisata tersebut. Perlunya menggandeng Pelindo dengan tujuan merangsang minat dan bakat masyarakat dalam mengenal potensi dan ketertarikan kewirausahaan terhadap hasil bahari yang ada. Perwakilan Dinas Koperasi menyampaikan bahwa sudah mulai melakukan pembangunan koperasi merah putih dan siap mendukung pengembangan UMKM di Tanjungmas. Perwakilan Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang menyatakan siap mendukung BNN dalam hal fasilitasi tempat dan instruktur pelatihan untuk masyarakat jika dibutuhkan dari mereka. BLK Kota Semarang memiliki 4 orang instruktur dengan kepakaran di bidang pembuatan roti dan kue. Perwakilan Dinas Sosial menanggapi bahwa terdapatnya kesamaan visi dan misi antara Dinas Sosial dengan BNN dalam hal mewujudkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Jika dari BNN bisa memfasilitasi pelatihan, namun terhambat oleh pemodalan, maka pihak mereka memungkinkan untuk memberikan modal, namun tidak untuk kelompok, melainkan untuk perorangan yang telah melewati pasca rehabilitasi dengan syarat masyarakat tersebut terdaftar dalam kategori miskin. Bantuan modal yang diberikan sebesar 3 juta rupiah per individu. Perwakilan Tanjungmas menyampaikan agar pemberdayaan bukan hanya menyasar pada kaum perempuan tetapi menyasar pula pada kaum muda dan sebaiknya dilakukan pelatihan yang bervariasi.
