Dalam rangka memperkuat sinergi dan harmonisasi antara masyarakat maritim dan penegak hukum di laut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Silaturahmi Masyarakat Maritim Tahun 2024 yang digelar Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Ruang Aula Arsy Hasibuan Gedung Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).
Rakor dengan tema “Harmonisasi Masyarakat Maritim dan Penegak Hukum di Laut untuk Indonesia Maju” dibuka oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla. Sementara itu, mewakili BNN dalam Rakor tersebut adalah Inspektur I Inspektorat Utama, Drs. Ahmad Alwi, M.H., CFrA., dan Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan, Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.
Forum ini menjadi ajang pemaparan situasi keamanan laut nasional yang mencakup data dari tahun 2019 hingga Juni 2024. Terungkap bahwa lebih dari 10.000 kapal melintas setiap hari di perairan Indonesia dengan mayoritas merupakan kapal kargo dan tanker. Namun, sejumlah kegiatan ilegal seperti penggunaan dark vessel masih menjadi tantangan besar.
Berbagai isu keamanan maritim di Indonesia dibahas dalam forum ini, mulai dari kegiatan ilegal oleh dark vessel, masuknya imigran non-reguler, hingga pencemaran laut. Selain itu, isu ilegal, unreported and unregulated fishing (IUUF), serta peredaran narkoba juga turut menjadi perhatian.
Terutama, kapal ikan asal Indonesia yang sering memasuki wilayah perairan Australia menjadi fokus, mengingat dampaknya terhadap hubungan baik antar negara tetangga. Upaya harmonisasi antara masyarakat maritim dan penegak hukum menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.
Dari kegiatan ini, menggaris bawahi pentingnya integrasi sistem informasi dalam menjaga keamanan maritim. Dengan sistem pemantauan yang terpadu dan pertukaran informasi antar kementerian dan lembaga, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
