Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, lakukan audiensi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta membahas isu terkini masalah narkotika.
Dalam pertemuan, Kepala BNN RI didampingi Deputi Pemberantasan, I Wayan Sugiri, Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan, Alexander Sabar, serta Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Aria Wibisono. Sementara Menlu didampingi oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Judha Nugraha.
Menlu Retno menyampaikan perkembangan situasi dan koordinasi narkotika di Indonesia yang dewasa ini telah menjadi pasar bagi bandar narkotika, sehingga membutuhkan kolaborasi untuk mengatasinya. Pihak Kementerian Luar Negeri mendukung seluruh upaya BNN dalam mengatasi hal tersebut.
Di samping itu, saat ini tercatat WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati mencapai 165 orang dan 106 orang diantaranya terkait dengan tindak pidana narkotika, sehingga perlu pula upaya pendampingan hukum dari pemerintah Indonesia. Ditambahkan juga bahwa pihak Kemenlu telah melakukan pertemuan dengan Afghanistan, yang diketahui saat ini membutuhkan penguatan terkait dengan rehabilitasi narkotika.
Perihal informasi dari Menlu Retno, Kepala BNN RI Marthinus Hukom siap untuk membantu penguatan rehabilitasi dan meminta pihak Kemenlu untuk memfasilitasi pertemuan dengan Afghanistan.
Disampaikan pula, BNN telah menerima kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Permanent Secretary Kemendagri Fiji pada 20 Juni 2024 lalu bersama perwakilan dari Kemenlu membahas berbagai isu strategis terkait penanggulangan narkotika, termasuk peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, serta kolaborasi dalam penanganan jaringan narkotika internasional. Selain itu, Kepala BNN RI juga menekankan pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir.
Dari audiensi ini BNN mengharapkan bantuan Kemenlu untuk memfasilitasi pertemuan WNI yang bermasalah hukum terkait narkotika di luar negeri guna mengungkap jaringannya.
BNN juga berharap kepada Kemenlu untuk mendukung dalam pelaksanaan webinar BNN dengan KBRI di beberapa negara terkait dengan peredaran narkotika dalam rangka sharing knowledge dan sharing information.
Pada akhir pertemuan, keduanya menyepakati untuk membuat nota kesepahaman atau MoU antara BNN dengan Kementerian Luar Negeri terkait dukungan P4GN yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
