Delegasi Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto menyampaikan komitmen kuat Indonesia dalam upaya pengendalian narkotika global pada Sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) Sesi ke-69 yang berlangsung di Wina, Austria pada Rabu (11/3).
Dalam kesempatan tersebut, Agus Irianto menyampaikan intervensi pada agenda item kelima mengenai Implementation of the International Drug Control Treaties. Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap implementasi yang komprehensif, seimbang, dan efektif dari konvensi-konvensi internasional tentang pengendalian narkotika.
Pada forum ini, Indonesia juga menyampaikan perhatian serius serta mendorong pengaturan yang lebih ketat terhadap sejumlah zat yang berpotensi disalahgunakan, di antaranya coca leaf, MDMB-FUBINACA, N-pyrrolidino isotonitazene, dan N-desethyl etonitazene.
Selain itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai organisasi global, termasuk dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNODC, WHO, serta International Narcotics Control Board (INCB), bersama seluruh negara anggota.
Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini terhadap zat psikoaktif baru, peningkatan kapasitas forensik dan regulasi, serta memastikan implementasi yang efektif dari berbagai perjanjian internasional terkait pengendalian narkotika.
Melalui kerja sama kolektif dan tanggung jawab bersama, Indonesia meyakini bahwa komunitas internasional dapat memperkuat perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan, dan keamanan publik dari tantangan yang terus berkembang dalam permasalahan narkotika global.
Pada agenda item keenam, terkait Follow-up to the Implementation at the National, Regional and International Levels of all Commitments, as reflected in the Ministerial Declaration of 2019, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan secara penuh dan efektif Ministerial Declaration 2019. Indonesia menilai bahwa tindak lanjut pada tingkat nasional, regional, maupun internasional merupakan langkah penting dalam merespons dinamika permasalahan narkotika global yang semakin kompleks.
Dalam penyampaiannya, Indonesia menyoroti keterkaitan erat antara kejahatan narkotika dengan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, perdagangan manusia, kejahatan siber, hingga pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa upaya pengendalian narkotika memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum narkotika, sekaligus integrasi dengan upaya yang lebih luas dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.
Melalui partisipasi aktif dalam forum internasional seperti Commission on Narcotic Drugs (CND), Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi global dalam menghadapi tantangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
