Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melalui Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI menggelar Seminar Hasil Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Tahun 2023, yang bertempat di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu (08/11).
Seminar ini diikuti oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, IPWL milik Kemenkes, UPT Rehabilitasi Ditjen PAS Kemenkum HAM , dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Mitra BNN secara daring dan juga luring yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan serta beberapa Lembaga Komponen Masyarakat.
Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) merupakan pengukuran representatif untuk pemetaan/potret atas kapabilitas/kemampuan Lembaga Rehabilitasi. Kapabilitas rehabilitasi mencakup lima indikator utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, kualitas, kontinuitas. BNN telah melakukan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) sejak tahun 2020 dan tahun ini merupakan tahun ke-4 pengukuran tersebut. IKR juga termasuk sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan strategi soft power approach program war on drugs yang digelorakan oleh BNN. Pada tahun 2023 ini, sasaran pengukuran selain Lembaga milik BNN, Kemenkes dan Kemenkum HAM juga menyasar kepada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Mitra BNN.
Deputi Rehabilitasi BNN, Dra. Riza Sarasvita, M.Si., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan pihak terkait dalam penyelenggaraan IKR tersebut.
“Apresiasi saya terhadap pihak yang terlibat baik dari perwakilan Kemenkes, Kemenkumham dan juga perwakilan komponen masyarakat yang bermitra dengn BNN, saya harap kita bisa terus bekerjasama sehingga tahun depan kita bisa menghasilkan data-data yang menggambarkan situasi yang sebenarnya,” ujar Deputi Rehabilitasi.
Sementara itu, Direktur Pascarehabilitasi, dr. Farid Amnsyah, Sp.PD., menyebutkan bahwa pengukuran IKR dilakukan dengan menggunakan survei analitik dengan pendekatan kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional dan menggunakan tiga teknik analisis, yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat pada 322 responden yang terdiri dari 214 dari BNN, 25 Kemenkumham, 40 Kemenkes, 43 Komponen Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan angka IKR nasional sebesar 3,44 masuk dalam kategori B (Terkelola). IKR BNN sebesar 3,41 dalam kategori B (Terkelola), IKR Kemenkes sebesar 3,36 dalam kategori B (Terkelola), IKR Kemenkumham sebesar 3,42 dalam kategori B (Terkelola), dan IKR Komponen Masyarakat sebesar 3,70 masuk dalam kategori A (Optimal).
“Pengukuran tahun ini IKR meningkat dari 3,25 menjadi 3,44. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di seluruh Indonesia ini makin menunjukkan kualitas yang semakin baik” ucap dr. Farid.
“Diharapkan kedepannya lebih banyak Lembaga Rehabilitasi yang terlibat, sehingga BNN sebagai leading institution bagi lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia, dapat memetakan kekuatan dan kelemahan yang ada utk selanjutkan merekomendasikan tindak lanjut untuk mencapai layanan rehabilitasi lebih optimal” tutupnya.
Pengukuran IKR tahun 2023 juga telah didukung dengan aplikasi yang dapat diakses dalam https://ikr.bnn.go.id/, aplikasi IKR mempermudah dalam pengisian data kuesioner dan dapat menyajikan data hasil pengukuran melalui dashboard yang bisa diakses oleh semua partisipan. Adapun hasil IKR 2023 juga akan segera dipublikasikan pada jurnal ke depannya.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
