Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menggelar rapat koordinasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi lembaga rehabilitasi sesuai SNI 8807:2022 di gedung PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Timur, pada Selasa (3/2).
Rapat koordinasi yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan. Para perwakilan instansi terkait hadir guna menguatkan koordinasi dan sinkronisasi program dalam mendorong peningkatan mutu layanan rehabilitasi milik masyarakat/swasta sesuai standar nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit menegaskan bahwa penguatan kualitas lembaga rehabilitasi merupakan mandat undang-undang.
“Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu tugas BNN adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Deputi Rehabilitasi BNN juga memaparkan data terkini terkait lembaga rehabilitasi di Indonesia. Hingga tahun 2025, BNN tercatat memiliki 215 lembaga rehabilitasi dan bermitra dengan 615 lembaga rehabilitasi lainnya.
Dari total tersebut, dr. Bina Ampera Bukit menyebutkan baru 410 lembaga yang telah mendapatkan bimbingan teknis pemenuhan standar dan direkomendasikan untuk sertifikasi SNI 8807:2022.
“Sampai dengan saat ini baru sekitar 33,7% lembaga rehabilitasi milik masyarakat atau swasta yang memenuhi rekomendasi standar, sehingga masih diperlukan pembinaan yang lebih intensif,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Syamsul Bahar, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan.
“Melalui forum ini, Kami berharap dapat memetakan kendala yang dihadapi lembaga rehabilitasi dalam memenuhi standar nasional, sekaligus merumuskan solusi yang konkret dan aplikatif bersama kementerian dan lembaga terkait,” pungkasnya.
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
