Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) resmi berkolaborasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, dan Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, yang berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Gedung LPPNPI, Tangerang, Banten, pada Selasa (24/6). Nota Kesepahaman ini menjadi landasan sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba di sektor navigasi penerbangan.
Sebagai tindak lanjut, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Agus Irianto, dengan Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Didiet Kus Sam Radityo. Penandatanganan serupa juga dilakukan oleh BNN Provinsi dan unit AirNav di 34 provinsi secara virtual, untuk menegaskan komitmen bersama dalam mengimplementasikan program P4GN secara konkret di lingkungan kerja AirNav Indonesia, terutama dari aspek hukum.
Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, menyampaikan komitmennya terhadap kerja sama ini sebagai bagian dari tanggung jawab menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Narkoba adalah ancaman serius bagi bangsa. Pencegahannya memerlukan kolaborasi semua pihak. Melalui kerja sama ini, Kami berharap dapat memperkuat komitmen untuk mewujudkan tempat kerja yang sehat, aman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNN RI Marthinus Hukom, menekankan pentingnya kerja sama ini di tengah pergeseran modus operandi peredaran narkotika yang kini kembali memanfaatkan jalur udara.
“Ketika Kita menekan modus operandi lewat darat dan laut, para pelaku kembali menggunakan pesawat terbang. Di bulan Juni ini saja, banyak tangkapan berasal dari jalur udara. Maka, kerja sama dengan AirNav menjadi sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba melalui sektor penerbangan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman narkotika tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga berpotensi masuk ke sektor-sektor strategis seperti penerbangan.
“Bayangkan jika seorang pengendali lalu lintas udara terpengaruh narkoba. Gangguan saraf dan pengambilan keputusan yang buruk bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, MoU ini bukan hanya untuk mencegah peredaran narkoba, tapi juga memastikan seluruh personel Kita terbebas dari pengaruh narkotika,” tambahnya.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, termasuk edukasi, advokasi, pembinaan hukum, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian akses dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
Diharapkan, kolaborasi ini menjadi pijakan awal bagi keterlibatan lebih luas para pemangku kepentingan di sektor penerbangan, seperti otoritas bandara, Bea dan Cukai, serta imigrasi dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman narkotika secara menyeluruh.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
