BNN PERKUAT SINERGI TANGANI KAWASAN RAWAN NARKOBA DI BOGOR, CIBINONG JADI LOKASI PRIORITAS
Bogor – Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kawasan rawan narkoba di Kabupaten Bogor melalui kegiatan audiensi bersama kementerian/lembaga dan stakeholder daerah, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini menetapkan Kelurahan Cibinong sebagai lokasi prioritas intervensi program pemberdayaan alternatif, berdasarkan tingginya tingkat kerawanan narkoba yang didukung data Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) dan ungkap kasus aparat penegak hukum.
Ketua Tim III Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Yudhi Widiarto yang juga Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, menjelaskan bahwa audiensi ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi dalam upaya penanganan narkoba yang lebih komprehensif.
“Penanganan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Data menunjukkan, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah kawasan rawan narkoba terbanyak di Jawa Barat, dengan 191 kawasan kategori bahaya dan waspada. Selain itu, sepanjang 2025, aparat kepolisian berhasil mengungkap 323 kasus narkoba dengan 417 tersangka serta barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah.
Dalam audiensi tersebut, BNN melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya BNN Kabupaten Bogor, pemerintah kelurahan, dan Polres Bogor.
BNN Kabupaten Bogor yang diwakili Kasubag Umum Gino, SE menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan alternatif dan berharap dapat berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Lurah Cibinong Ricky Mudzakir mengungkapkan bahwa kondisi kerawanan narkoba di wilayahnya memang sesuai dengan data yang dimiliki BNN dan kepolisian. Ia menyebutkan, beberapa wilayah menjadi perhatian karena pernah terjadi kasus tindak pidana narkoba.
“Dengan adanya program ini, kami siap mendukung penuh, termasuk penyediaan data dan pelibatan masyarakat,” katanya.
Dari hasil audiensi, teridentifikasi sejumlah potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai alternatif penghasilan masyarakat, seperti komoditas talas, singkong, ubi, dan pisang. Mayoritas warga diketahui berprofesi sebagai pedagang.
Selain itu, sejumlah stakeholder juga akan dilibatkan dalam program lanjutan, seperti Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), akademisi, hingga pelaku usaha melalui skema CSR.
Pihak kepolisian juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program, baik dari sisi pembinaan masyarakat maupun pengamanan kegiatan. “Bogor merupakan wilayah aglomerasi yang cukup rawan peredaran narkoba, sehingga kolaborasi seperti ini sangat penting,” ujar Kasat Intel Polres Bogor.
Ke depan, hasil audiensi ini akan menjadi dasar pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam (SDM dan SDA), yang dilanjutkan dengan rapat kerja sinergi stakeholder serta pelatihan keterampilan (life skill) bagi masyarakat.
Program ini diharapkan mampu memberikan alternatif ekonomi yang legal dan produktif, sekaligus menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah rawan.
Audiensi bersama Kementerian/Lembaga dan Stakeholder Daerah
