Perwakilan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif ikuti pembahasan draf PKS tentang Perancangan Desain Sampel Pengukuran Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023.
BNN.GO.ID. Jakarta, 21 Februari 2023. Ibnu Mudzakir, S.Sos., M.Si., Kasubdit Kerja Sama Nasional, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menyampaikan beberapa hal pada rapat tersebut, antara lain sebagai berikut:
• BPS menyampaikan bahwa penandatanganan akan dinaikkan ke level eselon 1, hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pimpinan karena di BNN masih berlaku penandatanganan PKS oleh eselon 2 ke bawah sejauh mitra kerjanya selevel.
• Jika dipaksakan akan ditarik penandatangannya dilakukan oleh Sestama BNN akan kendala selama ini Puslitdatin BNN bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN.
Perwakilan Biro Humas dan Hukum BPS menanggapi:
• Bahwa benar bahwa mulai tahun 2023 seluruh PKS akan ditandatangani oleh Sestama BPS.
• Tetapi mengingat Kapuslitdatin BNN sebagai penanggungjawab kegiatan dan KPA maka tidak mengapa jika penandatanganan PKS dari BPS diwakili oleh Sestama dan dari BNN diwakili oleh Kapuslitdatin.
Hasil pembahasan:
• Diharapkan PKS sudah ditandatangani pada Bulan Maret 2023.
• Ruang lingkup kerja sama: penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; pemilihan blok sensus di tiap wilayah administratif; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan file image peta blok sensus; penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; penyiapan dan penghitungan penimbang; dan alih pengetahuan dan pendampingan.
• Penandatanganan PKS akan dilaksanakan secara ¬_desk to desk_ setelah draf setelah draf dikoreksi BNN dan BPS.
#WarOnDrugs
#SpeedUpNeverLetsUp
#IndonesiaBersinar
