Pengumuman hasil kelulusan Administrasi dalam Rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TInggi Madya Deputi Pencegahan BNN 2019

10 Mei 2019

berikut daftar Pengumuman hasil kelulusan Administrasi dalam Rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TInggi Madya Deputi Pencegahan BNN 2019silahkan diunduh : PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMIN

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2019

2 Mei 2019

Berikut kami lampirkan Persyaratan Pendaftaran dapat di unduh di:PENGUMUMAN_JPT CEGAH

Sestama BNN RI kunjungi Rumah Damping BNNP SUMUT di Pantai Labu,Deli Serdang

5 April 2019

Sestama BNN RI (Drs.Adhi Prawoto SH) Bersama dengan Deputi Rehabilitasi BNN RI (Dra. Yunis Farida Oktoris,M.Si),Kepala BNNP SUMUT (Drs.Atrial SH) mengunjungi Rumah Damping BNNP SUMUT di Pantai Labu, Deli Serdang, Jumat (5/4) Didalam kunjungannya tersebut, diterima oleh Koordinator Rumah Damping BNNP SUMUT dan klien rumah Damping yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi.selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan meninjau ruangan sekaligus mendapat penjelasan dari koordinator rumah Damping. Sestama bersama dengan rombongan meminta kepada peserta program untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala dan keluhan selama menjalani program.  Sestama berpesan kepada klien rumah damping, setelah menyelesaikan program dan kembali kepada keluarga dan masyarakat,  untuk dapat melakukan aktifitas yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat serata untuk tidak kembali kambuh (relaps) dari penyalahgunaan narkoba.Sumber:BNNP Sumut

Bandar Besar Hingga Pengecer Narkoba Harus Ditindak Tegas

22 Maret 2019

Maraknya kejahatan narkoba di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara telah menyita perhatian para anggota DPRD di provinsi tersebut. Narkoba yang telah menyerang segala lini membuat mereka pun khawatir sebagai orang tua. Tidak ada pilihan lain, semua elemen harus melakukan kontribusi nyata untuk melawan narkoba.Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan Sumatera Utara termasuk daerah yang sangat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Bahkan, dari segi urutan rangking, Sumut kini menempati urutan dua nasional. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya merasa terpanggil untuk menangani masalah narkoba secara terpadu.“Banyaknya kasus membuat kami khawatir, sehingga perlu tindakan tegas dan keras, bukan hanya pada bandar besar, tapi juga hingga ke pengecer-pengecer narkoba yang ada di tengah masyarakat, itu juga perlu dihabisi,” ungkap Ketua DPRD saat melakukan audiensi dengan BNN, di lantai 7 gedung BNN, Jumat (22/3).Wagirin juga mengulas tentang banyaknya penyalah guna narkoba yang masih menjalani pemulihan yang berbeda-beda sehingga ia menyarankan agar perlu strategi yang tepat pada para korban yang telah terpapar narkoba.Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy berharap dengan tatap muka bersama para pejabat di BNN ini akan memberikan sejumlah masukan penting yang bisa diterapkan di jajarannya.Di hadapan peserta audiensi ini, Ikrimah juga mengulas tentang pentingnya memberikan contoh teladan dari tokoh masyarakat termasuk anggota dewan pada rakyatnya di Sumut. Hal itu bisa dilakukan dengan komitmen kuat menangkal narkoba sejak dini di lingkungannya, salah satu bentuknya dengan pelaksanaan tes urine secara mandiri.Komitmen lainnya yang merupakan kontribusi di Sumatera Utara dalam penanganan narkoba adalah dengan terbitnya Perda No.1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif Lainnya.Menurut Ikrimah, Perda tersebut masih terfokus dalam hal pencegahan, dan hal itu perlu dikembangkan ke aspek pemberantasan. Meski demikian, diharapkan perda ini mampu mengkoordinir semua lini di Sumut untuk bergerak menangkal ancaman narkoba.Dalam audiensi ini, Sekretaris Utama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H. memberikan gambaran persoalan penanganan narkoba secara komprehensif baik dalam aspek pencegahan, pemberantasan hingga ke rehabilitasi. Ia mengulas secara rinci tentang pencapaian atau kinerja yang telah dilakukan oleh BNN selama satu tahun terakhir.Terkait dengan kunjungan audiensi ini, Sestama berharap agar ke depan terjalin sinergitas yang kuat agar muncul kontribusi yang nyata dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Dalam hal penanggulangan narkoba, Deputi Pemberantasan, Arman Depari mengatakan, tiga aspek penting yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi harus dilakukan secara pararel dan sinergis. Selain itu, satu hal penting yang tak boleh diabaikan adalah peran serta dan kepedulian masyarakat untuk menangkal ancaman narkoba di lingkungannya. ia menegaskan agar masyarakat tidak boleh melakukan pembiaran jika di lingkungannya terjadi penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan BNN Bangun Pemahaman dan Profesionalitas

21 Maret 2019

Perubahan paradigma dalam pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil (PNS) di era reformsi birokrasi yang berpedoman pada sistem merit menghadirkan berbagai jabatan fungsional di seluruh kementerian/lembaga. Namun, keberadaannya yang masih terbilang baru di BNN menghadirkan banyak pertanyaan dan kebingungan di kalangan PNS terkait dengan sistem pengembangan karir tersebut.Berdasarkan hal itu maka Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyelenggarakan sosialisasi jabatan fungsional kesehatan bertempat di Hotel Santika, Jakarta, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang salah satunya adalah dr. Jefri Thomas Alpha Edison selaku Ketua Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Puskat Mutu SDMK Kementerian Kesehatan.Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2019 ini dibuka oleh Sestama BNN Drs. Adhi Prawoto, S.H. dengan didampingi oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BNN, Drs. Bambang Hasto Broto, M.Si.. Dalam pembukaan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh para pemangku jabatan fungsional kesehatan BNN dari seluruh BNN Provinsi di Indonesia tersebut, Adhi menyampaikan bahwa pada hakekatnya jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi diperlukan dan memiliki tugas-tugas pokok di dalam organisasi.Pengembangan jabatan fungsional yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi pun diarahkan pada beberapa hal di antaranya yaitu, pembinaan profesi, pembinaan budaya kerja, pembinaan kode etik, pembinaan disiplin, dan juga pembinaan pada sistem administrasi."Pengembangan karir dalam jabatan fungsional adalah siklus panjang dari upaya perubahan perilaku kerja," pungkas Adhi dalam sambutannya.Dengan demikian sosialiasi ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap tugas dan fungsinya. Para pemangku Jabatan fungsional pun diharapkan akan malaksanakan tugasnya dengan lebih profesional, kreatif, dan inovatif.