Sestama BNN RI kunjungi Rumah Damping BNNP SUMUT di Pantai Labu,Deli Serdang

5 April 2019

Sestama BNN RI (Drs.Adhi Prawoto SH) Bersama dengan Deputi Rehabilitasi BNN RI (Dra. Yunis Farida Oktoris,M.Si),Kepala BNNP SUMUT (Drs.Atrial SH) mengunjungi Rumah Damping BNNP SUMUT di Pantai Labu, Deli Serdang, Jumat (5/4) Didalam kunjungannya tersebut, diterima oleh Koordinator Rumah Damping BNNP SUMUT dan klien rumah Damping yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi.selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan meninjau ruangan sekaligus mendapat penjelasan dari koordinator rumah Damping. Sestama bersama dengan rombongan meminta kepada peserta program untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala dan keluhan selama menjalani program.  Sestama berpesan kepada klien rumah damping, setelah menyelesaikan program dan kembali kepada keluarga dan masyarakat,  untuk dapat melakukan aktifitas yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat serata untuk tidak kembali kambuh (relaps) dari penyalahgunaan narkoba.Sumber:BNNP Sumut

Bandar Besar Hingga Pengecer Narkoba Harus Ditindak Tegas

22 Maret 2019

Maraknya kejahatan narkoba di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara telah menyita perhatian para anggota DPRD di provinsi tersebut. Narkoba yang telah menyerang segala lini membuat mereka pun khawatir sebagai orang tua. Tidak ada pilihan lain, semua elemen harus melakukan kontribusi nyata untuk melawan narkoba.Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan Sumatera Utara termasuk daerah yang sangat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Bahkan, dari segi urutan rangking, Sumut kini menempati urutan dua nasional. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya merasa terpanggil untuk menangani masalah narkoba secara terpadu.“Banyaknya kasus membuat kami khawatir, sehingga perlu tindakan tegas dan keras, bukan hanya pada bandar besar, tapi juga hingga ke pengecer-pengecer narkoba yang ada di tengah masyarakat, itu juga perlu dihabisi,” ungkap Ketua DPRD saat melakukan audiensi dengan BNN, di lantai 7 gedung BNN, Jumat (22/3).Wagirin juga mengulas tentang banyaknya penyalah guna narkoba yang masih menjalani pemulihan yang berbeda-beda sehingga ia menyarankan agar perlu strategi yang tepat pada para korban yang telah terpapar narkoba.Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy berharap dengan tatap muka bersama para pejabat di BNN ini akan memberikan sejumlah masukan penting yang bisa diterapkan di jajarannya.Di hadapan peserta audiensi ini, Ikrimah juga mengulas tentang pentingnya memberikan contoh teladan dari tokoh masyarakat termasuk anggota dewan pada rakyatnya di Sumut. Hal itu bisa dilakukan dengan komitmen kuat menangkal narkoba sejak dini di lingkungannya, salah satu bentuknya dengan pelaksanaan tes urine secara mandiri.Komitmen lainnya yang merupakan kontribusi di Sumatera Utara dalam penanganan narkoba adalah dengan terbitnya Perda No.1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif Lainnya.Menurut Ikrimah, Perda tersebut masih terfokus dalam hal pencegahan, dan hal itu perlu dikembangkan ke aspek pemberantasan. Meski demikian, diharapkan perda ini mampu mengkoordinir semua lini di Sumut untuk bergerak menangkal ancaman narkoba.Dalam audiensi ini, Sekretaris Utama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H. memberikan gambaran persoalan penanganan narkoba secara komprehensif baik dalam aspek pencegahan, pemberantasan hingga ke rehabilitasi. Ia mengulas secara rinci tentang pencapaian atau kinerja yang telah dilakukan oleh BNN selama satu tahun terakhir.Terkait dengan kunjungan audiensi ini, Sestama berharap agar ke depan terjalin sinergitas yang kuat agar muncul kontribusi yang nyata dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Dalam hal penanggulangan narkoba, Deputi Pemberantasan, Arman Depari mengatakan, tiga aspek penting yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi harus dilakukan secara pararel dan sinergis. Selain itu, satu hal penting yang tak boleh diabaikan adalah peran serta dan kepedulian masyarakat untuk menangkal ancaman narkoba di lingkungannya. ia menegaskan agar masyarakat tidak boleh melakukan pembiaran jika di lingkungannya terjadi penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan BNN Bangun Pemahaman dan Profesionalitas

21 Maret 2019

Perubahan paradigma dalam pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil (PNS) di era reformsi birokrasi yang berpedoman pada sistem merit menghadirkan berbagai jabatan fungsional di seluruh kementerian/lembaga. Namun, keberadaannya yang masih terbilang baru di BNN menghadirkan banyak pertanyaan dan kebingungan di kalangan PNS terkait dengan sistem pengembangan karir tersebut.Berdasarkan hal itu maka Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyelenggarakan sosialisasi jabatan fungsional kesehatan bertempat di Hotel Santika, Jakarta, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang salah satunya adalah dr. Jefri Thomas Alpha Edison selaku Ketua Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Puskat Mutu SDMK Kementerian Kesehatan.Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2019 ini dibuka oleh Sestama BNN Drs. Adhi Prawoto, S.H. dengan didampingi oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BNN, Drs. Bambang Hasto Broto, M.Si.. Dalam pembukaan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh para pemangku jabatan fungsional kesehatan BNN dari seluruh BNN Provinsi di Indonesia tersebut, Adhi menyampaikan bahwa pada hakekatnya jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi diperlukan dan memiliki tugas-tugas pokok di dalam organisasi.Pengembangan jabatan fungsional yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi pun diarahkan pada beberapa hal di antaranya yaitu, pembinaan profesi, pembinaan budaya kerja, pembinaan kode etik, pembinaan disiplin, dan juga pembinaan pada sistem administrasi."Pengembangan karir dalam jabatan fungsional adalah siklus panjang dari upaya perubahan perilaku kerja," pungkas Adhi dalam sambutannya.Dengan demikian sosialiasi ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap tugas dan fungsinya. Para pemangku Jabatan fungsional pun diharapkan akan malaksanakan tugasnya dengan lebih profesional, kreatif, dan inovatif.

Korpri Diharapkan Jadi Penggerak dan Pendorong Kesejahteraan Pegawai

20 Maret 2019

Keberadaan Korpri di BNN memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk pegawai. Korpri diharapkan bisa menjadi penggerak dan pendorong kesejahteraan pegawai di lingkungan BNN, dan mampu bersinergi baik secara internal maupun eksternal.Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H., saat membuka kegiatan seminar bertajuk “Berselancar di Atas Tsunami Disrupsi Digital, di lantai 7 BNN, Rabu (20/3).Terkait kegiatan ini, Sestama menilai materi seminar ini sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya dunia digital. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan sinergitas dan peran aktif Korpri di lingkungan BNN.Bicara soal era digital, Sestama mengulas bahwa dunia kini memasuki revolusi industri 4.0 yang menekankan pada digital, artificial intelligence, robotic dan lain sebagainya. Dengan fenomena inovasi yang disruptif ini, BNN pun dituntut untuk berubah, termasuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap masyarakat.Hal ini merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai yang dimiliki BNN yaitu Inovatif. Oleh karena itulah, M.Firza selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN mengatakan agar semua pegawai di BNN mampu menginternalisasikan semua nilai-nilai yang ada di BNN yaitu, Berani, Nasionalisme, Netral, Responsif dan Inovatif.Sementara itu, Manajer Pengembangan Toko Online Korpri, Andree Suhadinata mengatakan bahwa era digital bisa memberikan manfaat yang besar, bagi masyarakat termasuk pada para ASN. Dalam hal ini, toko online korpri atau dikenal toktok.id hadir untuk memberikan peluang untuk memberikan kesejahteraan kepada ASN.Ia mengatakan, tidak sedikit ASN yang akhirnya mendapatkan penghasilan yang cukup besar setelah registrasi di portal belanja toktok.id sebagai reseller. Mengingat harga yang ditawarkan sangat murah, sehingga ketika ia menjadi reseller, ia bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. “Pada intinya jangan takut pada perubahan, selalu berinovasi apalagi ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada di BNN,” demikian pesan Andre kepada para peserta seminar.

Datangkan Pejabat Kementerian PAN RB Langkah Serius Reformasi Birokrasi dalam Tubuh Institusi

11 Maret 2019

Reformasi birokrasi menjadi salah isu penting dalam perubahahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Dalam upaya melakukan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pertemuan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Senin (11/3). Hal tersebut sebagaimana Perpres Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PAN RB yang diaulat sebagai nahkoda dalam road map reformasi birokrasi di Indonesia.Pertemuan yang dibuka oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. di ruang rapat lantai 7 Gedung BNN itu dihadiri oleh Sekretaris Utama BNN, Inspektur Utama BNN, Para Deputi serta jajaran pejabat Eselon II dan III lainnya di lingkungan BNN.Dalam sambutannya pada saat pembukaan kegiatan sosialisasi pelaksanaan zona integritas peningkatan kualitas pelayanan publik dalam reformasi birokrasi, Kepala BNN berharap ke depan tunjangan kinerja BNN dapat meningkat. Hal tersebut tentunya diikuti oleh berbagai perbaikan dan peningkatan kinerja BNN dalam kerangka reformasi birokrasi.“Kita akan lakukan perbaikan-perbaikan serta peningkatan pengawasan sampai ke BNN Kabupaten/Kota. Kita juga terus melakukan berbagai upaya dalam peningkatan efektivitas dalam segi SDM yang salah satunya yakni dengan menjadikan seluruh pegawai BNN menjadi penyuluh anti narkoba. Dengan demikian kita berharap ke depan BNN akan layak untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja,” ungkap Heru.Sestama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H. pun menambahkan bahwa reformasi birokrasi (RB) di BNN telah efektif dilaksanakan sejak gelombang RB ke-3. Terlebih menurutnya pada masa kepemimpinan Heru Winarko, BNN lebih befokus pada efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan pendekatan balance approach. Hal itu pulalah yang menjadi alasan adanya moratorium dalam pembentukan BNN Kota/Kabupaten sampai dengan saat ini.Sementara hadir sebagai narasumber dalam pertemuan yaitu Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik dan Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan mewakili Deputi Muhammad Yusuf Ateh yang berhalangan hadir.Menanggapi paparan dari Sestama BNN, Diah mengatakan bahwa dirinya optimis dengan peningkatan index reformasi birokrasi di instansi BNN yang tentunya dapat meningkatkan tunjangan kinerja. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB tersebut juga mendorong BNN untuk dapat melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik dan melakukan collaborative government sebagai upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi.