BNN dan Ditjenpas Pertajam Sinergi Dalam Rehabilitasi

23 November 2018

Jakarta,- Kasus penyalahgunaan narkoba di dalam tahanan atau lapas berpotensi menimbulkan banyak permasalahan baru. Karena itulah BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi bersama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI menajamkan sinerginya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Gedung Ditjen Pemasyarakatan,  Jakarta Pusat, Kamis (23/8). Dalam kesempatan ini, Deputi Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami mengatakan kerja sama ini merupakan bukti komitmen kedua pihak untuk saling bersinergi dalam bidang P4GN khususnya dalam aspek rehabilitasi para penyalahguna narkoba di dalam lapas. 
“Penanggulangan narkoba harus dikerjakan bersama sama tentunya dengan persepsi sama untuk mengembalikan mereka ke masyarakat agar bisa produktif,” imbuh Diah. Selanjutnya, Deputi Rehabilitasi juga mengungkapkan bahwa beban para pecandu narkoba di balik jeurji besi itu cukup berat. Stigma yg mereka dapat itu ada tiga antara lain sebagai;  pecandu,  HIV/AIDS dan napi. “Tugas kita bersama adalah mengurangi stigma tersebut dan meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka itu anak bangsa yang juga punya kesempatan sama untuk berkontribusi,”  ungkap Diah. Terkait kerja sama ke depan, Diah mengatakan upaya yang bisa dilakukan bersama ke depan adalah meningkatkan layanan rehabilitasi di lapas atau rutan. Sebagai persiapannya , kapasitas SDM perlu dikuatkan, dan ada standar minimal untuk layanan rehabilitasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Senada dengan hal itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sri Puguh Budi Utami mengatakan kerja sama ini perlu ditindaklanjuti dalam tataran operasional. Menurutnya upaya rehabilitasi di dalam lapas penting untuk memutus demand, karena ketika para pecandu di dalam lapas itu tidak dipulihkan maka pada saat mereka punya keinginan untuk menggunakan narkoba mereka bisa menempuh segala cara untuk mendapatkan pasokan barang tersebut.

Asesmen Terpadu Pintu Gerbang Penentu

23 November 2018

Eksistensi dan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dipandang penting karena menjadi gerbang penentu apakah tersangka yang menjalani asesmen tersebut adalah murni penyalahguna narkoba atau merangkap sebagai pengedar bahkan bandar. Karena itulah, asesmen terpadu perlu dikuatkan dengan payung hukum yang lebih kuat. Demikian pernyataan Darmawel Aswar, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Training of Trainer Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Terkait hukum ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, di Yogyakarta, Selasa (16/10). Darmawel menambahkan, sebagai salah satu bentuk upaya penguatan TAT tersebut, maka hal itu perlu dimasukkan ke dalam revisi undang-undang narkotika, karena perber saja tidak cukup untuk memayunginya. Secara prinsip, bahwa hasil rekomendasi dari TAT sangat membantu para penegak hukum dalam memformulasikan pasal apa yang dikenakan, dan menjadi referensi vonis apa yang diberikan pada akhirnya. Hal ini menjadi penting untuk diingat, agar tidak serta merta para  tersangka yang notabene hanya  penyalahguna narkoba itu berakhir di penjara. “Ada pertanyaan besar yang harus dijawab yaitu apakah dengan orang yang menyalahgunakan narkoba lalu memenjarakannya, maka tugas aparat penegak hukum selesai? “ demikian tanya Darmawel pada para peserta diskusi. Menurut Darmawel, fakta yang banyak dijumpai di lapangan adalah, ketika si penyalahguna narkoba ini masuk penjara, tingkat atau frekuensi penyalahgunaan narkobanya bisa jauh lebih parah dibandingkan saat di luar. Bahkan, di dalam penjara, penyalahguna malah potensial untuk menjadi pengedar atau bandar. Ketika ditanya soal kebijakan penanggulangan narkoba, sosok yang pernah menjadi Direktur Hukum BNN ini juga mengatakan bahwa secara global, dunia juga mulai berpikir bahwa pemenjaraan bukan satu-satunya cara sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkoba. Ia menyebutkan, setidaknya Convention on Psychotropic Substances of 1971 di Vienna, telah membahas tentang arti penting rehabilitasi. Ia juga menyebutkan bahwa Single Convention Amendement 1972 di Jenewa pun memuat tentang perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Meski demikian, dalam catatannya, belum banyak negara di dunia ini yang mampu mengimplementasikan konsep penghukuman alternative berupa rehabilitasi untuk para penyalahguna narkoba. Di Eropa saja, Darmawel menyebut, tiga negara yang dinilai konsisten yaitu Belanda, Portugal dan Swiss. Bahkan, di Portugal saja butuh belasan tahun untuk menyatukan persepsi di antara penegak hukumnya untuk menerapkan rehabilitasi.

Seminar Penanganan dan Rehabilitasi Pengguna Narkotika di Samarinda

23 November 2018

Deputi Bidang Rehabilitasi bersama UNODC kembali menyelenggarakan seminar bertemakan "Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan dan Rehabilitasi Pengguna Narkotika" di Ballroom Mahakam, Harris Hotel Samarinda, Senin (5/11). Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah diselenggarakan dibeberapa daerah antara lain Yogyakarta, Medan dan Lampung.Inspektur Utama BNN Irjen Pol Drs. Wahyu Adi, S.H., M.Si. dalam sambutan pembukaan mewakili Kepala BNN mengingatkan akan pentingnya persamaan persepsi dan sinergitas dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, khususnya bagi aparat penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan penegak hukum di Kalimantan Timur, mulai dari perwakilan Polsek Balikpapan Utara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur, Staf Ahli Polhukam, hingga anggota dari BNNP Kalimantan Timur. Sebanyak 45 peserta hadir dalam seminar yang menghadirkan nsrasumber Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Dedy Siswadi, S.H., M.H. perwakilan dari Kejaksaan Agung, dan Jackson Lapalonga, M.Si. yang merupakan perwakilan dari Bareskrim Polri.Dalam diskusi panel dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah masuk ke dalam negara darurat narkoba sejak tahun 2014 dan masih menjadi tugas kita bersama dalam memutus jaringan sindikat narkotika dikarenakan letak geografis Indonesia untuk pendistribusian narkoba secara ilegal sangat menguntungkan pihak sindikat. Pemenjaraan juga dianggap tidak efektif untuk para pecandu dan penyalah guna. Surya Jaya Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI menambahkan "Pemenjaraan tidak efektif untuk pecandu dan penyalah guna. Mereka perlu dihukum berat-berat tanpa perlu rehabilitasi", tandasnya.