Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN Melakukan Rapat Kerja dengan stakeholder di OKI

22 April 2019

Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI Brigjen Pol Drs Andjar Dewanto, SH, MBA melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupatan Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (22/4/2019). Dalam Kunker ini, juga digelar rapat kerja (raker) guna sinergi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan dan rentan narkoba bersama pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat.Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Dinesti I Kayuagung. Hadir dalam rapat kerja ini Sekretaris Daerah OKI H Husin, S.Pd, MM, Kepala BNNK OKI H Ahmad, S. Sos, MM, Kapolres OKI, Dandim 0402/OKI-Ogan Ilir, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.Kepala BNNK OKI H Ahmad S.Sos mengatakan, dari kegiatan ini dilaksanakan pemaparan materi secara berturut-turut yang diawali Sekretaris Daerah OKI dan dilanjutkan Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI serta Kepala BNN Kabupaten OKI.“Rapat Kerja ini bertujuan agar terjalinnya sinergi dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten OKI dalam bidang Pemberdayaan Alternatif Program P4GN,”

BLIBLI.COM SIAP PERANGI NARKOBA

9 April 2019

Semakin berkembang pesatnya bisnis layanan belanja online memicu kekuatiran kalangan pelaku usaha di bidang tersebut akan dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang bisa saja menimpa karyawan di lingkup usaha mereka. Hal inilah yang menjadi pemacu PT. Global Digital Niaga selaku pemilik usaha bisnis belanja online Blibli.com untuk menggandeng Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN melaksanakan kegiatan test urine selama 2 hari (08-09 April 2019) pada 7 titik kantor cabang yaitu, Cawang, WTC Mangga 2, Angke, Karawaci, Batu Ceper, Depok, dan Cakung. Kegiatan ini selain sebagai ajang pembuktian komitmen PT. Global Digital Niaga selaku pelaku usaha swasta bisnis belanja online untuk mandiri dalam pengadaan test urine bagi lingkup internal mereka, juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat dalam mendorong keterlibatan pelaku usaha swasta untuk menciptakan lingkungan kerja swasta yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Melaksanakan Kegiatan Raker di Provinsi Jawa Barat

4 April 2019

Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Melakukan Rapat Kerja dalam rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Provisi Jawa Barat, yang berlangsung pada tangal 4 April 2019 kegiatan yang dihadiri oleh Stakeholder yang terkait, TNI- POLRI, pihak Swasta,CSR,BNNP, BNNK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, untuk ikut serta dalam penaganan Kawasan Rawan dan Rentan di Jawa Barat

BNN GANDENG PERGURUAN TINGGI DALAM RAKOR PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

2 April 2019

Berbagai upaya menekan angka penyalahgunaan Narkoba telah dilakukan. Tak hanya oleh pemerintah, tetapi seluruh kalangan masyarakat, termasuk institusi pendidikan. Berbagai aturan ketat diterapkan di lingkungan pendidikan terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun apakah sanksi tersebut telah sesuai dengan Undnag-undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?Banyak kasus mahasiswa yang drop out (DO) karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk pemecatan terhadap karyawan sebuah perusahaan. Jika merujuk pada pada Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya, DO dan pemecatan bukanlah jalan keluar yang tepat dalam menegakkan kedisiplinan masyarakat dan menekan angka peyalahgunaan narkoba.DO dan pemecatan hanya akan berdampak pada merosotnya tingkat kepercayaan diri pecandu, dan menjadikan masadepannya semakin suram. Pada akhirnya, pecandu akan semakin terjerumus dan jatuh lebih dalam bersama penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut kerap diangkat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada setiap kesempatan diskusi bersama kalangan masyarakat.Begitu pula saat kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan pendidikan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Selasa (2/4). Direktur Peran Serta Masarakat BNN, Mohamad Jupri, menegaskan sanksi DO atau pemecatan yang kerap terjadi di institusi pendidikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada undang-undang narkotika. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman penanganan penyalahguna narkoba yang sesuai dengan aturan di Indonesia.Mohamad Jupri menambahkan hukum di Indonesia kerap dikatakan tumpul keatas namun tajam ke bawah. Menurutnya, hukum narkotika menjadi tajam kebawah itupun dikarenakan kurangnya informasi masyarakat kelas bawah tentang aturan yang tertera pada undang undang narkotika. “Masyarakat di bawah tidak tahu bahwa jika mereka murni pecandu, mereka wajib untuk di rehabilitasi”, ujar Mohamad Jupri.

KUNJUNGAN KERJA KE VIENNA AUSTRIA

25 Maret 2019

Salah satu upaya untuk memberi semangat dan dampak signifikan bagi peningkatan pendapatan dan promosi sekaligus menjaring peluang pasar Internasional hasil karya warga binaan BNN, Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN mengikuti pameran Alternative Development  pada Sidang Komisi Narkoba (Commission on Narcotic Drugs) ke-62 di Rotunda Hall, Vienna International Center, Austria pada tanggal 13 s.d 23 Maret 2019.Pameran ini dibuka oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, SH, Dubes RI untuk Vienna, Darmansjah Djumala dan Mr. Jorge Rios selaku Chief of Sustainable Livelihoods Unit UNODC. Dalam pidatonya Kepala BNN menjelaskan peran Indonesia dalam upaya P4GN dalam mengurangi permintaan narkoba dan pasokan narkoba serta dampak buruk narkoba melalui program Alternative Development (di pedesaan) dan Community Development (di perkotaan).Dengan adanya kerjasama dan bantuan dari Bank BRI melalui program CSR, pameran ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat kunjungan dari delegasi negara peserta sidang CND, pekerja United Nations, tour United Nations dan pengunjung umum lainnya.