Skip to main content
UnggulanBerita UtamaSekretariat Utama

Komitmen KORPRI BNN Berikan Layanan Bimbingan dan Konsultasi Bagi Pegawainya

#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba 

BNN.GO.ID, Jakarta – Pada tanggal 29 November 2020, organisasi KORPRI genap berusia ke-49 tahun. KORPRI berdiri tahun 1971, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Untuk tahun ini tema yang diangkat adalah KORPRI : Berkontribusi, Melayani, dan Mempersatukan Bangsa.

“Peringatan HUT di tengah kondisi keterbatasan akibat pandemik Covid-19 ini menjadi momentum bagi seluruh anggota KORPRI untuk terus berkontribusi terhadap masyarakat, bangsa dan negara”, imbuh Sekretaris Utama BNN, Drs. Dunan Ismail Isja, M.M saat menjadi _Keynote Speech_ dalam Kegiatan Webinar Sarasehan Korpri BNN, dalam rangka HUT Korpri Ke-49, Jumat (11/12).

Lebih lanjut Sekretaris Utama BNN menambahkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengembangkan kesejahteraan anggota.

“Sejalan dengan UU ASN tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan pengembangan fungsi dan profesi ASN, pengurus KORPRI wajib memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang menghadapi masalah, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik di tiap instansi pemerintahan, dan mengimplementasikan program untuk kesejahteraan ASN”, ungkap Dunan Ismail.

Baca juga:  Pengemudi Angkutan Umum Rawan Jeratan Narkoba

Dunan Ismail menjelaskan ada beberapa penekanan Presiden Joko Widodo saat HUT KORPRI Ke-49 yaitu reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda lagi, jenjang eselonisasi harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan dan berorientasi pada hasil. Konsekuensinya adalah memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli walaupun masih junior serta ASN dituntut untuk menjalankan tugas kebangsaan sampai ke pelosok perbatasan, terus menjaga nilai Bhineka Tunggal Ika serta mampu memotori seluruh pembangunan di Indonesia, terutama untuk masyarakat di wilayah terluar dan terpencil.

Sementara itu, Ketua Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BKN Yulina Setiawati berharap KORPRI BNN dapat meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara perlu disinergikan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

“KORPRI BNN harus menjadi pilar pemersatu bangsa dan negara dimana aparatur sipil negara sebagai agen perekat ke-Bhinekaannya. Panca Prasetya KORPRI harus menjadi nilai-nilai yang kita pegang teguh dan implementasikan dalam kerja nyata membangun negeri ini”, tutur Yulina Setiawati.

Baca juga:  Pecandu Narkoba Harus Disembuhkan Bukan Dipenjara

Selain itu, Imam Ratrioso Psikolog menambahkan diperlukan adanya _Employee Assistant Program_ (EAP) merupakan program yang dipersiapkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan juga membantu permasalahan karyawan yang berkompetisi secara ketat dalam dunia kerja. Dan EAP merupakan salah satu alat (tools) untuk membantu meningkatkan daya saing itu.

Sejalan dengan hal tersebut, Assistant Vice President Komunikasi Literasi dan Inklusi PT Pegadaian (Persero) Khoiriyah Dwi Putranti, mengatakan melalui webinar ini PT Pegadaian mengajak kepada para pegawai BNN khususnya anggota KORPRI BNN untuk mulai membuka tabungan emas sebagai langkah awal untuk berinvestasi. Selanjutnya PT Pegadaian yang memiliki cabang di seluruh wilayah tanah air itu pun menyampaikan siap untuk merapat ke seluruh BNN provinsi, kota/kabupaten untuk menindaklanjuti apabila ada pegawai BNN yang tertarik untuk membuka tabungan emas.

Di akhir webinar Sekretaris Utama BNN menambahkan, berkaitan dengan nilai organisasi BNN, terutama pada poin responsif, maka KORPRI BNN berkomitmen untuk memberikan layanan bimbingan dan konsultasi bagi pegawai BNN yang membutuhkan bantuan atas masalah yang dihadapi.

Baca juga:  Penguatan Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Alternatif

“Layanan dilakukan untuk mencegah, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dapat berdampak pada kinerja pegawai”, tutur Dunan Ismail. (YDW)

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
#hidup100persen

Instagram: @infobnn_ri
Twitter. : @infobnn
Facebook Fan page : @humas.bnn
YouTube: Humasnewsbnn

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel