Taklimat Awal Audit di BNN Provinsi Kalimantan Tengah

8 Mei 2019

Kegiatan Taklimat Awal Audit di BNN Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Inspektur I Ittama BNN, Drs. Andi Loedianto, M.H.

Taklimat Awal Audit TA 2018 di BNNP DKI Jakarta

8 Mei 2019

Pelaksanaan Taklimat awal di BNNP DKI Jakarta, 6 Mei 2018 oleh Inspektur I Ittama BNN, Drs. Andi Loedianto, MH

Audit BNN Kota Palangkaraya

3 Mei 2019

Kegiatan penutupan Audit TA. 2018 di BNN Kota Palangkaraya, 3 Mei 2019 oleh Ketua Tim, Ucok Ferry, M.H.

Pemahaman Bersama Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Operasional

3 Desember 2018

Agar program rehabilitasi narkoba berjalan efektif, maka perlu adanya pemahaman yang sama dari mulai proses penyidikan hingga pengadilan. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pemenjaraan terhadap penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa menyembuhkan, tapi menyebabkan masalah baru. Hal ini dikemukakan Hakim Agung Surya Jaya, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Terkait Hukum ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang digelar Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN bekerjasama dengan UNODC, Senin (12/11).Dalam tataran operasional, Profesor Surya Jaya menambahkan para penegak hukum harus satu suara dalam memahami siapa itu penyalah guna. Menurut Surya Jaya, penyalah guna yaitu orang yang sedang menyalahgunakan, orang yang baru selesai menyalahgunakan, orang yang akan menyalahgunakan berdasarkan alat bukti atau fakta hukum persidangan actus reus dan mens rea.Salah satu contoh, dalam sebuah kasus, bisa saja terjadi seseorang itu baru akan menyalahgunakan narkotika dengan cara membeli tapi keburu ditangkap. Contoh lainnya, ketika saat mengamankan seorang tersangka dan ditemukan barang bukti di bawah SEMA, maka idealnya segera dilakukan test urine atau test darah, untuk bisa mengetahui apakah ia penyalah guna atau bukan. Menurutnya, jika aparat hukum bisa memahami konsep siapa itu penyalah guna narkoba dalam tataran operasional, maka hal itu akan mencegah terjadinya pemberian pasal yang keliru, sehingga hukumannya proporsional, atau tidak serta merta langsung dikenakan pasal pengedar atau bandar seperti 111 atau 112 UU No.35/2009. Tentu saja langkah ideal selanjutnya adalah melakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada tersangka yang ditangkap. Di sinilah pentingnya TAT, karena lembaga tersebut memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan asesmen untuk memilah mana yang benar-benar penyalah guna dan mana yang pengedar atau bandar.Meski eksistensinya dianggap penting, namun fakta hingga saat ini, upaya asesmen terpadu belum sepenuhnya maksimal. Menanggapi hal ini, Jackson Lapalonga, Analis Madya dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, bahwa dari hasil pengamatannya peraturan bersama memang harus ada yang ditinjau kembali akan tetapi asesmen terpadu harus tetap dilaksanakan.Sementara itu, terkait asesmen terpadu, Dedy Siswadi, Direktur TP Narkotika‚Äč dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung RI, mengatakan dirinya telah melakukan serangkaian diskusi di berbagai daerah. Beberapa rekomendasi dihasilkan, antara lain posisi dan keanggotaan TAT sesuai tingkatan tetap dipertahankan. Selain itu, rekomendasi TAT ditetapkan oleh lembaga yudisial. Satu rekomendasi lainnya adalah adanya pengawasan TAT oleh aparat penegak hukum, BNN, Kejagung dan masyarakat.

Ittama BNN Dongkrak Pemahaman Pejabat Baru di BNNP dan BNNK Dalam Bidang Penguatan Pengawasan Intern

23 November 2018

Jakarta,- Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam bidang pengawasan internal di lingkungan BNN baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, Inspektur Utama BNN, Drs. Wahyu Adi, S.H., M.Si memberikan beberapa penekanan khusus kepada sejumlah pejabat baru yang menjabat di BNNP dan BNNK tentang penyelenggaraan kegiatan, dari mulai perencanaan hingga ke pengawasannya secara tertib, efektif dan efisien.Menurut Irtama, aspek pengawasan merupakan elemen yang sangat penting untuk dipahami oleh semua pejabat di lingkungan BNN. Karena itulah , pihaknya menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Intern Pada BNNP, BNNKab/Kota, di Jakarta, Kamis (30/8). Kegiatan ini dihadiri oleh 5 Kepala BNNP yang baru dilantik, 21 Kepala BNNK yang baru terbentuk beserta 27 orang Kasubag/Kasi, serta 7 orang perwakilan satker pusat.Untuk meningkatkan pemahaman di bidang pengawasan, maka para peserta diberikan pembekalan materi antara lain ; manajemen resiko, kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, SDM, whistle blowing system, pengelolaan barang milik negara, sistem pengendalian intern pemerintah, penegakkan disiplin, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan keuangan dan pemantauan tindak lanjut.Dalam sambutannya, Wahyu Adi juga mengingatkan kepada para peserta sosialisasi agar tidak hanya terjebak dalam kegiatan teknis semata namun juga harus memberikan atensi yang tinggi pada hal pelaporan keuangan dan reformasi birokasi. Karena itulah untuk mewujudkan reformasi yang kuat, Irtama  menekankan agar para peserta memahami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Sebelum mengakhiri sambutannya, Irtama berpesan kepada para peserta agar memahami substansi kegiatan ini sehingga pada akhirnya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas, serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian yang tinggi.Dalam sebuah dinamika organisasi, tidak bisa dipungkiri terdapat sejumlah hal yang potensial jadi celah untuk disalahgunakan. Terkait hal ini, Irtama mengatakan ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dan tidak boleh dijadikan ajang permainan seperti dalam hal perjalanan dinas, sewa kendaraan, residen, obat-obatan, hotel dan surat keterangan bebas narkoba.