Pemahaman Bersama Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Operasional

3 Desember 2018

Agar program rehabilitasi narkoba berjalan efektif, maka perlu adanya pemahaman yang sama dari mulai proses penyidikan hingga pengadilan. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pemenjaraan terhadap penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa menyembuhkan, tapi menyebabkan masalah baru. Hal ini dikemukakan Hakim Agung Surya Jaya, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Terkait Hukum ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang digelar Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN bekerjasama dengan UNODC, Senin (12/11).Dalam tataran operasional, Profesor Surya Jaya menambahkan para penegak hukum harus satu suara dalam memahami siapa itu penyalah guna. Menurut Surya Jaya, penyalah guna yaitu orang yang sedang menyalahgunakan, orang yang baru selesai menyalahgunakan, orang yang akan menyalahgunakan berdasarkan alat bukti atau fakta hukum persidangan actus reus dan mens rea.Salah satu contoh, dalam sebuah kasus, bisa saja terjadi seseorang itu baru akan menyalahgunakan narkotika dengan cara membeli tapi keburu ditangkap. Contoh lainnya, ketika saat mengamankan seorang tersangka dan ditemukan barang bukti di bawah SEMA, maka idealnya segera dilakukan test urine atau test darah, untuk bisa mengetahui apakah ia penyalah guna atau bukan. Menurutnya, jika aparat hukum bisa memahami konsep siapa itu penyalah guna narkoba dalam tataran operasional, maka hal itu akan mencegah terjadinya pemberian pasal yang keliru, sehingga hukumannya proporsional, atau tidak serta merta langsung dikenakan pasal pengedar atau bandar seperti 111 atau 112 UU No.35/2009. Tentu saja langkah ideal selanjutnya adalah melakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada tersangka yang ditangkap. Di sinilah pentingnya TAT, karena lembaga tersebut memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan asesmen untuk memilah mana yang benar-benar penyalah guna dan mana yang pengedar atau bandar.Meski eksistensinya dianggap penting, namun fakta hingga saat ini, upaya asesmen terpadu belum sepenuhnya maksimal. Menanggapi hal ini, Jackson Lapalonga, Analis Madya dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, bahwa dari hasil pengamatannya peraturan bersama memang harus ada yang ditinjau kembali akan tetapi asesmen terpadu harus tetap dilaksanakan.Sementara itu, terkait asesmen terpadu, Dedy Siswadi, Direktur TP Narkotika​ dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung RI, mengatakan dirinya telah melakukan serangkaian diskusi di berbagai daerah. Beberapa rekomendasi dihasilkan, antara lain posisi dan keanggotaan TAT sesuai tingkatan tetap dipertahankan. Selain itu, rekomendasi TAT ditetapkan oleh lembaga yudisial. Satu rekomendasi lainnya adalah adanya pengawasan TAT oleh aparat penegak hukum, BNN, Kejagung dan masyarakat.

Ittama BNN Dongkrak Pemahaman Pejabat Baru di BNNP dan BNNK Dalam Bidang Penguatan Pengawasan Intern

23 November 2018

Jakarta,- Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam bidang pengawasan internal di lingkungan BNN baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, Inspektur Utama BNN, Drs. Wahyu Adi, S.H., M.Si memberikan beberapa penekanan khusus kepada sejumlah pejabat baru yang menjabat di BNNP dan BNNK tentang penyelenggaraan kegiatan, dari mulai perencanaan hingga ke pengawasannya secara tertib, efektif dan efisien.Menurut Irtama, aspek pengawasan merupakan elemen yang sangat penting untuk dipahami oleh semua pejabat di lingkungan BNN. Karena itulah , pihaknya menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Intern Pada BNNP, BNNKab/Kota, di Jakarta, Kamis (30/8). Kegiatan ini dihadiri oleh 5 Kepala BNNP yang baru dilantik, 21 Kepala BNNK yang baru terbentuk beserta 27 orang Kasubag/Kasi, serta 7 orang perwakilan satker pusat.Untuk meningkatkan pemahaman di bidang pengawasan, maka para peserta diberikan pembekalan materi antara lain ; manajemen resiko, kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, SDM, whistle blowing system, pengelolaan barang milik negara, sistem pengendalian intern pemerintah, penegakkan disiplin, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan keuangan dan pemantauan tindak lanjut.Dalam sambutannya, Wahyu Adi juga mengingatkan kepada para peserta sosialisasi agar tidak hanya terjebak dalam kegiatan teknis semata namun juga harus memberikan atensi yang tinggi pada hal pelaporan keuangan dan reformasi birokasi. Karena itulah untuk mewujudkan reformasi yang kuat, Irtama  menekankan agar para peserta memahami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Sebelum mengakhiri sambutannya, Irtama berpesan kepada para peserta agar memahami substansi kegiatan ini sehingga pada akhirnya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas, serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian yang tinggi.Dalam sebuah dinamika organisasi, tidak bisa dipungkiri terdapat sejumlah hal yang potensial jadi celah untuk disalahgunakan. Terkait hal ini, Irtama mengatakan ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dan tidak boleh dijadikan ajang permainan seperti dalam hal perjalanan dinas, sewa kendaraan, residen, obat-obatan, hotel dan surat keterangan bebas narkoba.

INSPEKTORAT BNN TERIMA SERTIFIKAT SNI ISO 37001 : 2016 dan SNI ISO 9001 : 2015

23 November 2018

Senin, 9 April 2018, bertempat di Ruang rapat utama Irtama BNN, Inspektorat Utama BNN telah menerima sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 (Anti Suap) dan SNI ISO 9001 : 2015 (Manajemen Mutu) dari Asricert Indonesia yaitu lembaga yang tersertifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)  untuk proses audit penerapan ISO, disaksikan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).  Pada kesempatan itu Hasnof Putra selaku President Direktur Asricert dan Dr.  Wahyu Purbowarsito Setyo Waskito selaku Kapus Sistem Penerapan Standar BSN mengatakan bahwa, mempertahankan Sistem Manajemen Mutu bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan saja, namun harus menjadi bagian dari Budaya Organisasi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab organisasi dalam menjamin mutu kerja yang di hasilkan. Mengingat sulitnya mempertahankan daripada mendapatkannya, Inspektur Utama BNN Irjen Pol. Drs.  Wahyu Adi,  SH,  M. Si. berharap bahwa untuk mempertahankan sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 dan SNI ISO 9001 : 2015 dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang baik dari semua unsur yang ada dalam suatu Organisasi untuk mengimplementasikan klausul-klausul yang ada dalam ISO  (International Organization for Standardization).Sejalan dengan kebijakan organisasiDalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu terdapat beberapa klausul di dalamnya dan sudah seharusnya sejalan dengan tujuan organisasi serta hasil dari Implementasi ISO dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga akan  membawa banyak manfaat bagi stakeholders yang ada dalam melakukan perbaikan dan peningkatan performa secara berkelanjutan.Komitmen Manajemen dan Peran Serta PegawaiKomitmen yang sudah di sepakati pada tahap awal  hendaknya di jalankan secara Konsisten sehingga Implementasi ISO dapat terus berjalan karena pada prinsipnya pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem yang bersifat berkelanjutan sehingga di perlukan keterlibatan seluruh pegawai. Pada dasarnya Kunci sukses dalam Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO SNI ISO 37001 : 2016 dan SNI ISO 9001 : 2015 adalah adanya tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi dari setiap unsur yang ada di dalam sebuah organisasi terhadap apa yang sudah di miliki hingga saat ini, sehinggga kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan Kualitas bukan hanya menjadi tugas Top manajemen saja tetapi menjadi tugas dan kewajiban semua unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. (TUITT'18)