TERANCAM SERANGAN NARKOBA, FIJI JALIN KERJASAMA DENGAN INDONESIA

23 November 2018

Badan Narkotika Nasional lakukan pertemuan bilateral dengan Negara Fiji di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (25/9). Pertemuan ini membahas tentang kerjasama yang akan dilakukan antara Indonesia dan Fiji terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada kedua negara. Kehadiran delegasi Fiji disambut baik oleh Deputi Hukum dan Kerjasama, Puji Sarwono. Mewakili Negara Fiji, Deputy Commissioner of Fiji Police Force, DCP. Rusiate Tudravu, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Indonesai dengan Fiji. Pihaknya menilai bahwa kerjasama ini akan sangat membantu mereka dalam memecahkan permasalahan Narkoba yang banyak terjadi di negaranya. “Belakangan, di Fiji banyak ditemukan kasus penyelundupan narkoba dan dilakukan melalui jalur laut. Diperkirakan Narkoba tersebut masuk ke Fiji dan melintas di perairan Indonesia.”, Ujar Rusiate Tudravu menjelaskan dasar kerjasamanya. Rusiate Tudravu juga memaparkan angka kejahatan narkoba di Negaranya yang melonjak naik hingga 100%, dari 491 kasus di tahun 2016, menjadi  864 kasus di tahun 2017. Menemukan fakta tersebut, pemerintah Fiji merasa perlu adanya penanganan khusus terhadap kasus tersebut, salahsatunya melakukan kerjasama dengan Negara terdekat, Indonesia. Hal yang menjadi tantangan terbesar bagi Fiji adalah banyaknya celah perbatasan di perairan lepas pantai, mengingat letak negara Fiji yang berada di antara kepulawan di selatan Samudera Pasifik. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Fiji adalah minimnya informasi rute perlintasan kapal asing dan domestik dinegaranya serta pengawasan pada pusat transportasi dan jalur perdagangan di negaranya. Pertemuan Bilateral Fiji dengan Indonesia menjadi langkah awal untuk dilakukannya kerjasama berkelanjutan antar kedua negara. Pihak Fiji berharap, melalui BNN, Indonesia dapat menjalin sinergitas dibidang pemberantasan dan pengembangan capacity building. Beberapa diantaranya adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi intelejen, pengembangan teknologi laboratorium, pertukaran informasi trend kejahatan narkotika, cyber crime, human trafficking dan sebagainya. Disisi lain Indonesia sangat menyambut niat baik Fiji untuk melakukan kerjasama dibidang Pemberantasan dan Peredaran gelap narkoba. Deputi Hukum dan Kerjasama, Puji Sarwono, menyampaikan pihaknya sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama ini, mengingat, Fiji juga menjadi salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Menanggapi tawaran kerjasam Fiji, Puji menyampaiakn bahwa kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap. “Langkah awal kita akan melakukan pertukaran informasi. Berikutnya kami akan kembali melakukan pertemuan di Fiji sebagai tindaklanjut kerjasama ini”, ungkap Puji. Dengan adanya kerjasama ini, kedua negara berharap dapat saling menguatkan terutama dibidang pertahanan lintas batas dari penyelundupan narkoba. Melalui kerjasama ini, Fiji dan Indonesia juga sepakat untuk bersama saling mendukung berbagai upa yang berkaitan dengan kejahatan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut.

BNN-Australia Perkuat Kerja Sama Tanggulangi Narkoba

23 November 2018

Dalam penanggulangan masalah narkoba, Indonesia melalui BNN dan Australia telah menjalin kerja sama sejak beberapa tahun silam. Tepatnya, pada 17 Maret 2011, BNN dan Australian Federal Police (AFP) telah menandatangani nota kesepahaman tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor narkotika.Kerja sama yang dibangun tidak hanya dengan AFP akan tetapi dengan Australian Border Force (ABF). Pada tanggal 19 April 2018 lalu, Director of the Australian Border Force (ABF) Detector Dog Program Facility melakukan kunjungan ke pusat pelatihan K9 unit BNN di Lido, Sukabumi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Delegasi BNN yang dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran pada tanggal 9 – 13 April 2018 di Melbourne, Australia.Melalui sinergi ini, pihak BNN dan ABF ingin lebih meningkatkan kerja sama bukan hanya dalam pengembangan unit K9 semata akan tetapi juga bisa memaksimalkan kerja sama di wilayah perbatasan yang merupakan pintu masuknya narkoba ke Indonesia.Untuk menguatkan kerja sama kedua pihak, BNN menggelar kunjungan kerja ke Australia dari 29 September-6 Oktober 2018, dengan agenda utamanya antara lain pertemuan bersama Australian Border Force (ABF), National Detector Dog Program Facility (NDDPF), dan pertemuan bersama Australian Federal Police (AFP).Dalam kunjungan ini, delegasi BNN dipimpin langsung oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. Saat melakukan kunjungan ke Fasilitas NDDPF, Kepala BNN mengatakan program tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membantu menjaga perbatasan Australia.“NDDPF telah memiliki pengalaman dalam program K9 termasuk anjing untuk mendeteksi narkoba, sehingga penting bagi BNN untuk mengenal lebih jauh mengenai program yang dilakukan NDDPF,” imbuh Kepala BNN, Senin (1/10).Saat pertemuan itu, Kepala BNN juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengembangkan Unit K9 dalam rangka mendukung tugas BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.“Mengingat banyaknya modus operandi baru, maka BNN perlu meningkatkan kapasitas dog handlers dan keterampilan anjing. Untuk itu, kerja sama dalam program K9 dengan ABF perlu untuk ditingkatkan.” Demikian pungkas Kepala BNN melalui keterangan tertulisnya kepada tim Humas BNN.

BNN Bangun Sinergi Dengan UII

23 November 2018

Penanggulangan narkoba dengan melibatkan sektor pendidikan seperti universitas merupakan langkah yang strategis. Karena itulah, BNN menjalin sinergi dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN RI dengan UII, dan Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi DIY dengan Pusat Studi Napza UII, di kampus UII, Yogyakarta, Senin (15/10).Dalam kesempatan ini, Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H., mengatakan ancaman narkoba sangat berat, karena tak hanya menyerang fisik akan tetap juga menyerang psikis. Karena itulah ia berpesan kepada mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memahami persoalan narkoba dengan komprehensif terutama dengan banyaknya narkoba jenis baru yang beredar.Kepala BNN menyebutkan narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang telah beredar di Indonesia saja sudah mencapai 73 jenis. Dari total tersebut, 65 diantaranya sudah diatur dalam Permenkes sementara 8 lainnya belum diatur.Di hadapan mahasiswa, Kepala BNN juga mengulas bahwa masalah narkoba itu mencakup upaya supply dan demand reduction. Khususnya dalam upaya menekan supply, Indonesia tak hanya bertahan, tapi juga ofensif mencegah masuknya peredaran dari luar negeri. Dalam hal ini, BNN lebih aktif dengan bersinergi bersama negara-negara lain agar narkoba tidak bisa masuk ke NKRI.Sementara itu, Rektor UII, Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D mengungkapkan bahwa kerja sama antara BNN dan UII merupakan salah satu bentuk amar ma’ruf nahi munkar yaitu mengajak dalam kebaikan dan mencegah hal buruk atau kemunkaran.Penanggulangan narkoba harus serius, karena menurutya dampaknya kian memprihatinkan. Rektor pun menyebutkan modus transaksi narkoba kian sulit dilacak, karena di daerah Yogya  sudah ada transaksi narkoba melalui bit coin. Dengan maraknya peredaran narkoba, dan banyaknya modus baru yang sulit terdeteksi, ia khawatir akan mengancam potensi bonus demografi yang dimiliki NKRI.Kerena itulah salah satu upaya pihaknya dalam menanggulangi narkoba di lingkungan kampus adalah dengan mendirikan Pusat Kajian Nazpa, yang sejak 2013 sudah mulai berdiri dan melakukan serangkaian upaya konkret, seperti penelitian rutin, seminar, dan kegiatan preventif lainnya.Upaya penanggulangan narkoba, menurut Rektor merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengabdian masyarakat, karena sebagai entitas akademik, UII tak hanya bertanggung jawab di bidang pendidikan saja.“Diharapkan dengan pengabdian masyarakat ini bisa memberikan dampak yang besar,” imbuhnya.Sebelum menutup sambutannya, Rektor menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi titik tolak untuk melakukan upaya yang lebih kuat dan membangun kepedulian yang lebih besar dalam upaya penanggulangan narkoba.

Narkotika Jadi Salah Satu Sorotan dalam Kerja Sama Indonesia Maroko

23 November 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali gelar kerja sama bilateral dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Hari ini Jumat, 26 Oktober 2018.
Kepala BNN Drs. Heru Winarko didampingi Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Drs. Puji Sarwono lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Secretary of State to the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Morocco, H.E. Mounia Boucett di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dalam penandatanganan ini diantaranya pertukaran informasi terkait dengan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika, pertukaran informasi dan pengalaman terkait dengan metode penyitaan barang bukti, narkotika jenis baru, program alternative development, terapi dan rehabilitasi, publikasi ilmu pengetahuan, riset, dan berbagai kerja sama lain yang terkait dengan P4GN. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama diantara kedua negara khususnya dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama ditandatangani pula beberapa nota kesepahaman antara Maroko dan Indonesia yaitu dalam bidang sumber daya energi dan mineral, pendidikan diplomatik, keimigrasian, dan lain sebagainya.

BNN Galang Kerja Sama dengan Australian Border Force Bentengi Perbatasan

23 November 2018

Upaya pemberantasan penyelundupan narkotika semakin gencar dilakukan mengingat peredaran gelap narkotika oleh jaringan internasional yang semakin tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun kerja sama bilateral, seperti yang dilakukan oleh BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri melalui Australian Border Force (ABF) yang sepakat dalam kerja sama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.Kerja sama antara keduanya diperkuat dengan penandatangan nota kesepahaman pada hari Selasa, 6 November 2018 di gedung unit deteksi dini K-9 di Lido, Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Drs. Heru Winarko selaku Kepala BNN dan Michael Outram APM selaku Komisioner Australian Border Force. Kerja sama ini merupakan bentuk responsif kedua negara dalam menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di perbatasan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan serta merugikan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat.Tiga poin yang disepakati dalam kerja sama ini diantaranya pertukaran berbagai informasi dalam memerangi kejahatan narkotika dan prekursor di perbatasan, pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit canine, serta bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama yang telah ditentukan terkait dengan pengawasan narkotika dan prekursor di wilayah perbatasan. Ketiga poin di atas merupakan bagian dari ruang lingkup perjanjian kerja sama antara BNN dan ABF. Kerja sama yang juga menekankan pada penguatan canine ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari unit deteksi dini K-9 BNN. Sebagaimana yang diketahui bahwa ABF merupakan institusi yang memiliki program nasional dalam pengembangan anjing pelacak dalam penegakan hukum di Australia.Oleh sebab itu, penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan selain dapat membangun kerja sama perlindungan perbatasan dalam pendeteksian dan pencegahan pergerakan narkotika di wilayah perbatasan, juga dapat memperkuat unit K-9 BNN dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian diharapkan angka penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dapat ditekan.