Signifikansi Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba


Rabu, 10 April 2019
[ratings]

Dalam penanggulangan narkoba, pendekatan alternative development (AD) atau pemberdayaan alternative melalui pembinaan masyarakat di kawasan rawan narkoba penting untuk terus dioptimalkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan pengembangan cinderamata yang bernilai jual tinggi dan dikemas secara menaik kemudian dijual secara online.

Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan lain setelah berhenti dari bisnis narkobanya. Misalnya, bekerja di sektor pertanian seperti membuka kebun kopi, jahe, jagung atau meningkatkan keterampilan seperti pertukangan, kerajinan dll.

Hal ini disampaikan Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko saat berdiskusi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar di Ruang Tunggu Bandara Soetta, Selasa (9/4).

Kepala BNN menyampaikan tentang optimisme bahwa Aceh bisa berhasil dalam pengembangan program. Upaya ini juga sangat serius sehingga BNN menggandeng tim dari Kementerian BUMN, Pertanian, dan Bappenas.

Bicara soal keseriusan dalam urusan narkoba, Kepala BNN mengatakan bahwa narkoba merupakan ancaman bonus demografi tahun 2035. Untuk mempersiapkan bonus demografi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Karena itulah upaya penanggulangannya juga perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, salah satunya adalah ulama. “Diharapkan para ulama, kiai, khotib bisa menyampaikan bahwa narkoba itu haram dan mengeksplorasi makna QS Al Maidah ayat 91,” imbuh Kepala BNN.

Peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani narkoba sudah mulai terlihat menampakkan hasil yang signifikan. Kepala BNN menyebut beberapa contoh daerah yang sudah berjalan seperti di Bali dengan program desa bersih narkoba yang dimotori pemuka adat. Kemudian ia juga menyebutkan daerah Lampung dan Medan, yang telah memfilter pecandu untuk tidak serta merta masuk ke penjara.

“Kita harapkan di Aceh bisa sukses dengan beberapa program selain AD, desa bersih narkoba dan juga peran aparat untuk memfilter pecandu agar tidak mudah masuk penjara. Kita harapkan program AD berjalan sistematis dan komprehensif dengan keberhasilan bukan dengan subtitusi oleh jenis narkotika yg lain,” imbuh Kepala BNN.

Terkait dengan peran strategis Wali Nanggroe sebagai penjaga perdamaian di Aceh maka masalah narkoba menjadi sangat penting untuk diatensi, karena narkoba akan merusak perdamaian, sehingga Malik Mahmud Al Haytar mengatakan tentang perlunya masukan dari BNN tentang bagaimana khatib menyampaikan bahwa narkoba tidak hanya haram, akan tetapi juga tentang dampaknya bagi kedamaian di rumah tangga, masyarakat dan berbangsa.

Wali Nanggroe mengatakan bahwa ada dana besar dari baitul maal yg cukup besar di Aceh yang seharusnya bisa digunakan untuk upaya P4GN dengan melakukan revisi qonun, sebagai perbaikan tentang biang maksiat disamping khamr, prostitusi dan judi.