CONTACT CENTER BNN  .    callcenter@bnn.go.id  .    184  .  SMS/Whatsapp   081-221-675-675  .  BBM   2BF297D7

Berita

Time Line @INFO BNN

Dalam Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Peradaran Narkoba Harus Satu Persepsi

Mari berbagi :    

Samarinda Kaltim – Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Dimana Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Memasuki hari kedua Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika terkait ke dalam lembaga Rehabilitasi.
Menghadirkan tiga narasumber diantaranya DR.dr.Diah dengan membawakan materi Penggunaan Narkotika dan Zat Adiktif sementara pada  sesi yang kedua  dibawakan oleh Brigjend Pol. Drs. R. Nainggolan MM. MBA.  Dengan  materi materi Kebijakan Narkotika Global, Regional dan Nasional dan sesi   ketiga masih dibawakan oleh  Brigjen Pol. Drs. R. Nainggolan. MM.MBA. dengan materi  penanganan perkara narkotika .
Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan intitusi yang terlibat  harus menyamakan satu persepsi sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari selain itu dengan dikeluarkannya intruksi presiden no 6 tahun 2018 mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial dan diseluruh jajaran pemerintah  dan seluruh komponen untuk bersama melakukan pencegahan terhadap bahaya narkoba   .

Bagi para Penegakan Hukum para  pelaku peradaran Narkoba menurut UndangUndang No. 35 Tahun 2009  ditambah lagi   dengan adanya  intruksi presiden no 6 tahun 2018  semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup , maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

#stopnarkoba  
Humas BNNP Kaltim


  Ikuti Kami di Sosial Media

Kami berupaya untuk membuka kanal Sosial Media sebanyak mungkin agar selalu terhubung dengan Anda.

  Kontak Kami
  Alamat

Jl. MT. Haryono No. 11
Cawang, Jakarta Timur

Phone : (021) - 80871566 / 80871567
Mail : callcenter@bnn.go.id